Transisi Energi G20 merupakan sebuah komitmen dari berbagai negara anggota G20 yang berusaha sekuat tenaga untuk beralih ke net zero emission demi lingkungan.
Komitmen ini disampaikan oleh Chair of Task Force Energy, Sustainability, and Climate B20 Nicke Widyawati. B20 atau the business 20 adalah komunitas bisnis internasional di negara-negara anggota G20.
Disektor ini tentunya mendukung pemenuhan masing-masing oleh para anggota G20 untuk mencapai sebuah komitmen akan menuju ke net zero emission yang sudah ditetapkan.
Nicke mengatakan bahwa presidensi G20 Indonesia membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak. Semua rekomendasi dan tuntutan dari negara anggota akan disusun oleh negara anggota, yang akan diterjemahkan ke dalam policy action dan business action.
“Sebagai Dirut Pertamina, saya lihat ini sangat sejalan sekali, karena Pertamina punya kontribusi yang signifikan di dalam energi di Indonesia. Sehingga agenda G20 yang merupakan agenda global untuk melakukan energy transition ini pun menjadi agenda besar bagi Pertamina,” ujar Nicke.
Nicke juga menjelaskan bahwa ada sejumlah upaya yang diambil dari sektor bisnis dalam gugus tugas energi, keberlanjutan dan iklim.
Yang pertama adalah target negara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yakni grand energy strategy nasional yang memuat tahapan-tahapan transisi energi di Indonesia. Pemertinah jgua menetapkan mengapa, apa dan kapan target transisi energi serta bagaimana diterapkan di sektor bisnis.
Kedua, masing-masing negara memiliki karakteristik dan tantangan berbeda dalam transisi energi, yang mana tujuan sama.
Fokus utama sektor bisnis di G20, lanjut Nicke, setidaknya tersedia tiga, yakni akselerasi transisi energi, pendanaan dan kerja sama global.
Indonesia, lanjutnya dapat menjalankan akselesasi transisi energi bersama dengan tiga pedoman, yakni energy security, accessibility dan affordability. Prinsipnya, transisi energi itu mesti terjadi adil dan terjangkau untuk seluruh pihak. Peralihan berasal dari energi fosil ke energi baru terbarukan, tidak boleh menambah angka kemiskinan, lebih-lebih pas ini Indonesia tetap didominasi sumber energi fosil.
Sedangkan pendanaan perlu perhatian, dikarenakan sektor bisnis sadar transisi energi membutuhkan ongkos besar. Karena itulah, fokus terakhir adalah kerja sama world untuk meraih tujuan itu bersama-sama.
Daftar Isi
Apa Itu Transisi Energi G20?
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahsa tentang isu transisi energi dari keamanan energi hingga teknologi dalam sebuah forum bahasan dan kerja sama di KTT G20 Indonesia.
Energy Transitions Working Group (ETWG) fokus pada keamanan energi, akses dan efisiensi energi, dan transisi energi dengan dimulainya menggunakan sistem energi rendah karbon, termasuk juga pada investasi dan inovasi pada teknologi yang lebih efisien dan tentunya lebih ramah lingkungan.
Lewat forum besar G20, Indonesia berkesempatan mendorong upaya kolektif dunia di dalam mewujudkan kebijakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi world secara inklusif. Indonesia pun mempunyai kesempatan untuk tunjukkan kepada dunia, pemberian penuh pada transisi energi global.
Sebab, negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75% dari permohonan energi global. Maka dari itu, negara-negara G20 memegang tanggung jawab besar dan peran strategis di dalam mendorong pemanfaatan energi bersih.
ETWG memfokuskan pembahasan pada keamanan energi, akses, dan efisiensi, serta transisi ke proses energi rendah karbon, termasuk termasuk investasi dan inovasi di dalam teknologi yang lebih bersih dan efisien.
Transisi Energi G20
Transisi energi G20 ditekankan oleh pihak Indonesia melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden Joko Widodo untuk melakukan askes transisi energi harus dilakukan secara adil serta berdampak negatif pada sosial ekonomi masyarakat.
Luhut mengatakan bahwa perubahan paradigma pasti akan berdampak ke berbagai profesi pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis, dan sektor lainnya. Untuk masyarakat yang memiliki beban yang berat harus dibantu, jika yang sudah mampu maka dipersilahkan untuk jalan sendiri selagi membantu yang belum mampu.
G20 Indonesia
G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 merepresentasikan kebolehan ekonomi dan politik dunia, bersama komposisi anggotanya mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan 1 kawasan, yaitu: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
G20 Indonesia tahun 2022 ini memfokuskan sektor bisnis setidaknya ada tiga sektor yakni akselerasi transisi energi G20, pendanaan dan kerja sama global.
Indonesia sendiri menjalankan akselerasi transisi energi dengan menggunakan tiga pedoman, yakni energy security, accessibility dan affordability.
Intinya transisi energi ini harus dilaksanakan oleh semua masyarakat tidak boleh ada yang terbebani apalagi meningkatkan angka kemiskinan.
Sedangkan pendanaan butuh diperhatikan yang mana sektor bisnis memahami transisi energi dengan biaya yang besar.
Maka dari itu fokus terakhir adalah kerja sama global yang dapat menciptakan pencapaian bersama-sama.
“Sektor bisnis dunia ada yang masih didominasi oleh fosil energy, dan ada yang sudah 100 persen renewables energy. Jadi menarik, merekapun masing-masing punya kepentingan. Kita harus menjembatani dan mengakomodasi menjadi satu kesepakatan,” kata Luhut.
Kapan Peluncuran Transisi Energi G20?
Kapan sih peluncuran transisi energi G20?, transisi energi G20 diluncurkan sebagai bagian dari presidensi G20 Indonesia yang akan dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 hingga november 2022 mendatang.
Presidensi merupakan hal yang sangat penting untuk Indonesia yang merupakan bagian dari warga global yang memiliki peran penting dalam mendukung energi bersih dan iklim dunia.
“Transisi Energi G20 diharapkan akan menghasilkan hasil persidangan G20 yang lebih konkrit guna memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan, serta transisi energi yang berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif dalam wawancaranya di Yogyakarta.
Arifin mengatakan bahwa transisi energi membutuhkan tiga isu prioritas yakni akses, teknologi, dan pendanaan. Dengan ketiga isu tersebut diharapkan dapat mencapai kesepakatan global dalam mendukung transisi energi.
Forum ini juga dimanfaatkan Indonesia untuk mampu menghimput komitmen global yang kuat dalam rangka mencapai target global yakni akses energi yang akan ditargetkan agenda 2030 sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Arifin mengatakan bahwa hasil utama atau Lighthouse Deliverable yang diharapkan oleh presidensi indoensia seabgai tindak lanjut aksi pasca COP26 dan presidensi G20 sebelumnya, yang mana rangka mencapai karbon netral yang Indonesia telah targetkan di tahun 2060 atau lebih cepat dari dukungan riil dari komunitas internasional.
Apa Saja Manfaat Energi G20?
Transisi energi G20 di Indonesia memang sangat membawa perubahan yang lebih positif. Manfaat dari Presidensi ini sangat terasa dari berbagai sektor baik itu sosial budaya dan juga ekonomi. Dan bahkan, Secara total, manfaat ekonomi diperkirakan 1,5 hingga 2 kali lebih besar dari IMF World Bank Group Annual Meetings di Bali tahun 2018 lalu.
Haryo Limanseto, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, kementrian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, “Jika pertemuan dilakukan secara fisik, maka akan terjadi peningkatan konsumsi domestik hingga Rp1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp7,4 triliun, serta pelibatan UMKM dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 33 ribu di berbagai sektor”.
Terdapat berbagai manfaat Presidensi G20 Indonesia yang bisa dirasakan di Indonesia sekarang ini, antara lain adalah:
Branding Indonesia Dunia Internasional
Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia sangat butuh yang namanya investor bagi banyak orang di luar negeri. Maka dari itu, tentunya dibutuhkan yang namanya branding terbaik untuk Indonesia agar banyak pengusaha di dunia memandang Indonesia adalah tempat berinvestasi dengan baik.
Haryo mengatakan, “Dalam jangka panjang, branding Indonesia di mata dunia akan meningkatkan confidence dari negara-negara lain terhadap Indonesia, dan Indonesia dapat menjadi central stage di dunia. Forum G20 ini juga diharapkan dapat mendorong komitmen investasi dari anggota G20 dan organisasi internasional”.
Energi G20 Menambah Wawasan Masyarakat
Seperti yang Anda tahu, Indonesia adalah negara besar yang keberadaannya sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain, baik dari sisi ekonomi, letak geografis, dan sikap politiknya. Tentu saja ini akan menumbuhkan kebanggaan tersendiri jika masyarakat di Indonesia untuk mengehtahui lebih luas tentang negaranya dan menambah kebanggaan masyarakatnya dengan negara tempat mereka tinggal.
Menjangkau Daerah yang Terpencil
Forum G20 ini bukan hanya membahas tentang ekonomi dan politik saja, namun sekarang sudah membahas yang namanya Sherpa Track. Agenda yang satu ini adalah sudah dipikirkan agar selaras dengan kepentingan nasional.
Sherpa Track tergabung dari Engagement Groups yang diwakili oleh Civil Society Organizations, sehingga outcome strategis dari Sherpa Track tak terbatas pada pendekatan top-down, melainkan juga membuka peluang dari beraneka pemangku kepentingan.
“Para Working Group dan Engagement Group akan bekerja sama untuk mencapai agenda-agenda forum Sherpa Track pada Presidensi G20 Indonesia yang akan menekankan pentingnya berbagai akses dan keberpihakan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan pulau terluar, seperti akses terhadap pendidikan, akses terhadap vaksin, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan akses terhadap ketersediaan energi yang terjangkau,” jelas Haryo.
Pemberdayaan UMKM
Sherpa Track bukan hanya menjangkau fasilitas tersebut, tapi ada hal lain yaitu pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM yakni langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, lebih-lebih dengan cara penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan.
Pemberdayaan yang dilakukan disini adalah dengan cara mendorong digitalisasi UMKM, pelatihan dalam rangka upskilling UMKM, mendorong berbagai kebijakan pro-UMKM seperti, pembiayaan ultra mikro, dan lainnya.
Dampak Transisi Energi G20 di Sektor Bisnis
Dunia menghadapi tekanan lingkungan yang meningkat, termasuk meningkatnya polusi air dan air, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan timbulan limbah. banyak kebijakan dan inisiatif telah muncul di tingkat internasional untuk menanggapi tantangan ini, tetapi lebih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan transisi hijau yang cepat dan lingkungan global yang lebih bersih.
Perubahan ini perlu terjadi dalam konteks transformasi struktural utama lainnya, termasuk konvergensi ekonomi antara negara maju dan berkembang, meningkatnya urbanisasi, dan difusi otomatisasi dan digitalisasi.
Transisi hijau tergantung pada pengembangan dan penyebaran inovasi teknologi, ekonomi, sosial, perilaku dan model bisnis baru. Ini termasuk produksi, distribusi dan penyimpanan listrik; pertanian dan kehutanan; eksploitasi sumber daya alam; bangunan; angkutan; pasokan dan pengolahan air; penanganan limbah; dan perbaikan lingkungan.
Banyak inovasi yang diperlukan di masing-masing sektor ini sudah ada dan sekarang perlu disebarkan dan ditingkatkan. Proses ini dapat dipermudah berkat pengembangan inovasi yang memungkinkan seperti kecerdasan buatan, internet of things, dan teknologi blockchain. Setidaknya dalam domain teknologi, laju inovasi untuk transisi hijau telah meningkat pesat sejak pertengahan 2000-an.
Green Transition
Transisi hijau mencakup berbagai sektor ekonomi. Oleh karena itu sulit untuk mengukur ukuran peluang bisnis yang terkait dengan transisi. Namun, perkiraan terbaru menunjukkan bahwa ekonomi hijau tumbuh cepat, dan dapat mewakili 10% dari kapitalisasi pasar global pada tahun 2030, kira-kira sama besarnya dengan sektor kesehatan atau perbankan.
Transisi ke ekonomi hijau juga telah terbukti memberikan manfaat tambahan, dari limpahan pengetahuan yang tinggi dari inovasi hijau untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja dari polusi udara dan air yang lebih rendah.
Transisi ke Ekonomi yang Lebih Hijau
Sementara transisi ke ekonomi yang lebih hijau adalah peluang bisnis yang jelas mengingat skala transformasi yang dibutuhkan, itu juga akan mengarah pada realokasi baik di antara dan di dalam sektor ekonomi. Namun, bukti menunjukkan bahwa realokasi ini kecil dibandingkan dengan tren lain dalam perekonomian, seperti otomatisasi. Kebijakan publik dapat secara efektif mengurangi konsekuensi ini.
Ada sejumlah hambatan yang membatasi pengembangan dan penyebaran teknologi yang lebih bersih, dan dengan demikian mencegah peluang bisnis yang terkait dengan transisi hijau terwujud.
Ini termasuk kekurangan keterampilan, kapasitas inovasi, kurangnya persaingan bisnis, kurangnya penerimaan publik terhadap teknologi baru, kekurangan infrastruktur, ketidakselarasan kebijakan seperti subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien yang mendorong konsumsi yang boros, ketidakpastian kebijakan, dan hambatan finansial.
Penciptaan Inovasi Terbaru yang Lebih Maju
Penciptaan dan penyebaran ide-ide baru, produk, proses dan metode adalah dasar untuk transisi ke lingkungan global yang lebih bersih. Inovasi tidak hanya berarti inovasi teknologi tetapi juga inovasi dalam sistem ekonomi dan sosial serta perubahan gaya hidup. Campuran teknologi yang digunakan untuk produksi dan konsumsi perlu berubah secara radikal di berbagai sektor, dan terobosan teknologi mungkin diperlukan di beberapa sektor.
Perubahan kelembagaan dan organisasi, layanan dan model bisnis baru, cara baru dalam mengkonsumsi, hidup dan bergerak juga diperlukan untuk mendorong perubahan sistemik dalam pola produksi dan konsumsi, kebiasaan dan perilaku.
Transisi hijau bergantung pada pengembangan dan penyebaran inovasi teknologi, ekonomi, sosial, perilaku dan model bisnis baru di banyak, jika tidak semua, sektor ekonomi. Bagian ini menyajikan ikhtisar dari banyak inovasi yang diperlukan, membedakan antara teknologi baru dan model bisnis baru yang disebabkan oleh cara produksi dan konsumsi baru.
Ini membahas teknologi hijau itu sendiri dan enabling technologies, yang tidak “hijau” tetapi dapat berkontribusi pada transisi, seperti kecerdasan buatan sebagai katalis untuk manajemen jaringan cerdas dan sistem transportasi cerdas, antara lain. Transisi hijau tidak hanya membutuhkan inovasi inkremental melalui perbaikan kecil dan bertahap, tetapi juga disruptif atau terobosan inovasi yang kurang diketahui tentang pengaturan kebijakan dan kerangka kerja yang memungkinkan.
